• Informasi : Nomor telepon KKI yang dapat dihubungi adalah 021-31923198. Untuk informasi STR tekan 2, informasi Adaptasi dan Alih Iptek tekan 3, informasi Certificate of Good Standing (CoG) tekan 4, informasi pengaduan dugaan pelanggaran disiplin kedokteran tekan 5, dan untuk operator tekan 0. Informasi terkait STR dokter dan dokter gigi dapat menghubungi nomor whatsapp di 0811 1310 2211 & 0811 1310 2210. Pegawai Sekretariat KKI tidak menerima pemberian gratifikasi berupa apapun - Informasi : Proses STR paling lama 14 (empat belas ) hari kerja sejak berkas disetujui. Terima Kasih. •
 

Surat Edaran Nomor HK.02.03/4/KKI/III/0812/2020 Tentang Penggunaan Salinan Surat Tanda Registrasi Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis Dan Dokter Gigi Spesialis

19 Maret 2020 00:00:00


Surat Edaran Nomor HK.02.03/4/KKI/III/0812/2020 Tentang Penggunaan Salinan Surat Tanda Registrasi Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis Dan Dokter Gigi Spesialis

Yang terhormat,

  1. Ketua AIPKI
  2. Ketua AFDOKGI
  3. Dekan Fakultas Kedokteran
  4. Dekan Fakultas Kedokteran Gigi

di Seluruh Indonesia

 

Surat Edaran

Nomor HK.02.03/4/KKI/III/0812/2020

TENTANG

PENGGUNAAN

SALINAN SURAT TANDA REGISTRASI

PESERTA PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS

DAN DOKTER GIGI SPESIALIS


Konsil Kedokteran Indonesia memiliki kewenangan menerbitkan Surat Tanda Registrasi Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis. Kewenangan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Peraturan KKI Nomor 21 Tahun 2014 tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis.

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memberi penjelasan mengenai pelaksanaan Pasal 16 Peraturan KKI Nomor 21 Tahun 2014 tersebut di atas, khususnya pada ketentuan mengenai Penggunaan Surat Tanda Registrasi Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis (STR-PPPDS/PPDGS).

Mengingat ketentuan:

  1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

2.     Peraturan KKI No 21 Tahun 2014 tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 478);

 

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka terkait Surat Tanda Registrasi Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis (STR-P PPDS/PPDGS), disampaikan hal-hal sebagai berikut:

    1. Setiap dokter/dokter gigi yang telah menjadi peserta PPDS/PPDGS wajib memiliki STR-P PPDS/PPDGS;
    2. Konsil Kedokteran Indonesia mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Surat Tanda Registrasi Peserta PPDS/PPDGS (STR-P PPDS/PPDGS) sebagai bukti tertulis yang diberikan kepada dokter dan dokter gigi peserta PPDS/PPDGS yang telah diregistrasi;
    3. Penerbitan STR-P PPDS/PPDGS dilengkapi dokumen 3 (tiga) lembar salinan STR-P PPDS/PPDGS, dengan ketentuan sebagai berikut:

a.     Lembar pertama salinan STR-P PPDS/PPDGS, hanya digunakan untuk kepentingan proses pemberian kewenangan praktik klinis di fasyankes yang dijadikan tempat pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis sesuai dengan level kompetensinya; dan

b.     Lembar kedua dan ketiga salinan STR-P PPDS/PPDGS, dapat digunakan sebagai persyaratan penerbitan Surat Izin Praktik dalam melakukan praktik kedokteran sebagai dokter/dokter gigi di luar program pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis.

c.     Dengan diterbitkannya STR-P PPDS/PPDGS dan 3 (tiga) lembar salinan STR-P PPDS/PPDGS, maka STR dokter/dokter gigi (general practice) yang diterbitkan sebelumnya atas nama dokter/dokter gigi yang bersangkutan tidak berlaku lagi sehingga tidak dapat dipergunakan untuk praktik kedokteran.

Dengan demikian, dokter/dokter gigi peserta PPDS/PPDGS dapat menggunakan salinan lembar kedua dan ketiga STR-P untuk praktik kedokteran sesuai dengan kualifikasi dokter/dokter gigi (general practice).

 

Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas, guna penggunaan 3 (tiga) lembar salinan STR-P PPDS/PPDGS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan agar Surat Edaran ini dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

 

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal   

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

BAMBANG SUPRIYATNO

 

 

Tembusan:

  1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia
  2. Menteri Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
  3. Direktur Utama BPJS Kesehatan

https://drive.google.com/open?id=139O-_YEc-EERoSkHY8HypPlbYQ5RaIfM

Dibaca : 7009 kali | Sumber : KKI | File :

Share |

Berita Lainnya

17 September 2020 00:00:00
17 September 2020 00:00:00
11 September 2020 00:00:00
11 September 2020 00:00:00